Analisis Arsitektur E-government dengan Menggunakan Kerangka Kerja Federal Enterprise Architecture (FEA)

Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten Purwakarta

  • Meriska Defriani
  • Mochzen Gito Resmi

Abstract

e-government kini menjadi salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut disebabkan penerapan e-government dapat meningkatkan kualitas layanan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. Purwakarta merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang telah menerapkan e-government. Namun, penerapan e-government di Kabupaten Purwakarta masih pada tahap catalogue, yaitu sebatas pemberian informasi pemerintahan melalui website pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis mendalam mengenai arsitektur e-government di Pemerintahan Kabupaten Purwakarta yang hasilnya dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat maturitas setiap komponen arsitektur dan juga dapat digunakan sebagai acuan untuk merencanakan pengembangan arsitektur e-government sampai ke tahap horizontal integration.  Penelitian ini mengimplementasikan Federal Enterprise Architecture (FEA) dengan menggunakan Collaborative Planning Methodology (CPM) sebagai metodenya. Implementasi CPM hanya pada fase Organize and Plan yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu Identify and Validate, Research and Leverage, serta Define and Plan pada aktivitas yang berkaitan dengan analisis kondisi arsitektur yang saat ini sedang berjalan. Implementasi kerangka kerja FEA pada penelitian ini tidak dilakukan secara utuh tapi disesuaikan dengan kondisi Pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Hasil dari penelitian ini adalah analisis arsitektur strategi, bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan sistem e-government di Kabupaten Purwakarta, serta tingkat maturitas dari setiap arsitektur tersebut

References

[1] FEA, The Common Approach to Federal Enterprise Architecture. 2012.
[2] K. Ghozali, “Desain Kerangka Kerja Arsitektur Informasi Instansi Pemerintah di Indonesia,” J. Penelit. Komun. dan Opini Publik, vol. 19, no. 2, pp. 79–92, 2015.
[3] L. Sekkai, “Proposing e-government Interoperability Framework for Alferia,” School of Innovation, 2016.
[4] A. M. Sasmita, “Analisis dan Pengembangan E-government di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat,” in Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2016, 2016, pp. 571–576.
[5] J. W. Seifert and G. M. Bonham, The Transformative Potential of E-government in Transitional Democracies. 2004.
[6] Z. Fang, “E-government in Digital Era: Concept, Practice, dan Development,” Int. J. Comput. Internet Manag., vol. 10, no. 2, pp. 1–22, 2002.
[7] L. Bligard and A. Osvalder, “Enhanced Cognitive Walkthrough Development of the Cognitive Walkthrough Method to Better Predict, Identify, and Present Usability Problems,” 2013.
[8] FEA, Federal Enterprise Architecture Framework, Version 2. 2013. Purwakarta, Peraturan Bupati Purwakarta No.34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. 2008. Depkominfo, . Blue Print Sistem Aplikasi E-government. 2004.
[9] R. Heeks, “Benchmarking e-government: Improving the National and International Measurement, Evaluation and Comparison of e-government,” iGovernment Work. Pap. Ser., vol. 18.
[10] I. G. ITGI, COBIT 4.1, Framework Control Objective Management Guidelines Maturity Model. 2007.
Published
2019-10-16
How to Cite
DEFRIANI, Meriska; RESMI, Mochzen Gito. Analisis Arsitektur E-government dengan Menggunakan Kerangka Kerja Federal Enterprise Architecture (FEA). JUMANJI (Jurnal Masyarakat Informatika Unjani), [S.l.], v. 3, n. 02, p. 1-16, oct. 2019. ISSN 2598-8069. Available at: <http://jumanji.unjani.ac.id/index.php/jumanji/article/view/59>. Date accessed: 02 apr. 2020.